Sunday, February 19, 2017

Kejar Ketertinggalan, Pembangunan Infrastruktur Kei Besar Harus Utamakan Kualitas

Kejar Ketertinggalan, Pembangunan Infrastruktur Kei Besar Harus Utamakan Kualitas

Maluku Tenggara, Malukumenulis.com - Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) merupakan salah satu kecamatan tertua di Provinsi Maluku. Dari sisi pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan sebagai media  transportasi penghubung lintas Kei Besar belum terlihat memadai dan bermanfaat secara maksimal sehingga Kecamatan Kei Besar dikategorikan sebagai salah satu kecamatan yang tertinggal dalam hal Pembangunan.

Kondisi demikian menuai perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malra Awaluddin Rado. Ia mengatakan, Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat maka kewajiban DPRD adalah memperhatikan dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berbekal pada program pembangunan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ditunjang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kendati demikian, sebagai Wakil rakyat yang dilahirkan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kei Besar, dirinya meminta kepada pihak pekerja (Kontraktor) untuk lebih mengedepankan kualitas pekerjaan terutama pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diwilayah Kei Besar, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam membangun akses demi terciptanya aktivitas perekonomian yang mandiri.

Baca Juga : Rado Harapkan Masyarakat Turut Mendukung dan Mengawal Proses Pembahasan Ranperda

"Mengingat APBD Kabupaten Malra Tahun 2016 yang mencapai angka 1 Triliun dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah kei besar maka saya meminta para kontraktor untuk mengedepankan kualitas pekerjaan dan mengenyampingkan kuantitas demi menunjang kesejahteraan masyarakat yang selama ini mengalami ketertinggalan" katanya

Rado menjelaskan, kucuran APBD yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur diwilayah Kei Besar dipertegas lewat keterangan Bupati Malra Ir. andreas Rentanubun pada sidang Paripurna Nota Pengantar pada Tanggal 12 Juli 2016. Bupati menegaskan, bahwa pembangunan jalan dan jembatan merupakan fokus utama Pemda pada saat ini dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan di wilayah kei besar. "Pemda mempertegas fungsi dan peranan APBD dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan publik sehingga titik fokus pembangunan tidak hanya menjadi tanggung Pemda namun juga menjadi tanggung jawab DPRD dan masyarakat guna sama-sama mengawasi dan mengawal proses pembangunan yang mengedepankan kualitas serta mencegah terjadinya kerugian anggaran dan tingginya biaya perawatan karena masyarakat mengharapkan pembangunan infrastruktur yang berumur panjang" jelasnya

Baca Juga : Sejarah Kabupaten Maluku Tenggara Kota Langgur

Politisi Muda ini menambahkan, penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada Kabupaten Malra menjadi sebuah motivasi besar bukan hanya terhadap Pemda dan DPRD, namun seluruh elemen masyarakat, karena keterlibatan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Terlepas dari perbaikan pelayanan publik maupun penciptaan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pembangunan,  partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembangunan sangat diharapkan sehingga sistem Bottom Up yakni usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan daerah.

Baca Juga : GMNI Tual - Malra : Masyarakat Wajib Terima Dispensasi 20 Persen Dari PLN

"Saya harapkan, pemberdayaan masyarakat sebagai esensi dasar dalam proses penyelenggaraan pembangunan  semakin ditingkatkan dalam hal pengawalan pembangunan fisik guna menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, mengingat pemberdayaan masyarakat merupakan roh dalam pembangunan maka dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam menunjukan keseriusan  menopang Pemda dan DPRD untuk mensukseskan pembangunan daerah sehingga semua elemen memiliki tanggung jawab salah satunya  mempertahankan penghargaan WTP terhadap daerah yang bertajuk Larvul Ngabal" Harapnya. (NS)

Saturday, February 18, 2017

Potret Kesehatan di Daerah Pesisir Negeri Soleh Kec. Huamual Belakang Kab. SBB

Potret Kesehatan di Daerah Pesisir Negeri Soleh Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku
Potret Kesehatan di Daerah Pesisir
Negeri Soleh Kecamatan Huamual Belakang
Kabupaten Seram Bagian BaratProvinsi Maluku


Oleh : Irfan Tiakoliy, ST, MM
Alumni Mercubuana University Jakarta
Human Resource Management

Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Dalam Pasal 34 Ayat 2: Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 4 – 8 menyatakan setiap orang berhak atas kesehatan, akses atas sumberdaya di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Juga berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Juga berhak atas informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan Saat ini pemerintah telah menerbitkan kebijakan terkait pemenuhan hak masyarakat dalam kesehatan yaitu BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan. BPJS sebagai bentuk jaminan pembiayaan kesehatan warga negara Indonesia, tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak memperoleh layanan kesehatan karena alasan biaya.


Menurut UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. ”Hal ini sungguh ironis, ketika masih banyak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap kaum miskin dalam pelayanan kesehatan. Selain itu dalam UU Kesehatan pada pasal 32 ayat (1) disebutkan “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu”. Sementara itu, pada pasal 32 ayat (2) juga disebutkan “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/ atau meminta uang muka”. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan “bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” dan tujuan disusunnya Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 - 2025 adalah untuk mewujudkan sinergisme dan upaya yang saling mendukung serta melengkapi antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan tenaga kesehatan.


Sayangnya semua amanah yang tertuang di dalam pasal-pasal tersebut tidak di jalankan dengan baik oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, kesehatan tidak lagi dilihat sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang harus di utamakan, tetapi di lihat sebagai peluang bisnis untuk meraup keuntungan. Komersialisasi bukan saja di bidang pendidikan tetapi kini merambah kebidang kesehatan. Dinamika ini menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat miskin, khususnya masyarakat miskin yang berada di pulau-pulau tertinggal, terluar dan terbelakang. Salah satu daerah tertinggal dan terbelakang adalah Provinsi Maluku.

Tabel 1 : Jumlah Fasilitas Kesehatan Provinsi Maluku

FASILITAS JUMLAH SATUAN
RSU 26 Unit
Puskesmas 197 Unit
Puskesmas Pembantu 464 Unit
Poliklinik Desa 464 Unit
Posyandu 2.080 Unit
Sumber : Maluku dalam angka 2016

Selain Fasilitas Kesehatan yang kurang, tidak berfungsi dengan baik, Provinsi Maluku juga di hadapkan dengan masalah tenaga kesehatan yang masih cukup kurang, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2 : Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Maluku

TENAGA KESEHATAN JUMLAH SATUAN
Dokter Umum 117 Orang
Dokter Gigi 72 Orang
Dokter Spesialis 27 Orang
Paramedis 1.986 Orang
Sumber : Maluku dalamangka 2016

Keberadaan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan yang tidak merata di Provinsi Maluku, menimbulkan masalah yang sangat serius bagi masyarakat, terutama masyarakat di pulau-pulau kecil, jangkaun kepusat kecamatan dan kabupaten yang memakan waktu lama serta menggunakan transportasi laut yang sangat beresiko saat musim ombak, seharusnya pemerintah daerah mampuh melakukan tindakan pemerataan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut. Seperti yang terjadi di salah satu Desa (Negeri) Sole Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat, Desa yang membawahi 4 anak dusun tersebut dengan penduduk lebih dari 2.500 jiwa memiliki 1 unit Puskesmas tanpa tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Masyarakat hanya mengandalkn obat-obat generik yang dijual bebas di kios-kios warga, saat ada ibu melahirkan masyarakat hanya mengandalkan dukun beranak. Akhir dari kondisi tersebut pada Februari 2017 terjadi 2 peristiwa yang sangat menyedihkan, dimana seorang Ibu harus kehilangan bayi saat melahirkan dan yang kedua pada 12 Februari 2017 kembali Seorang Ibu (Rita) melahirkan kemudian meninggal dunia berbarengan dengan sang bayi. Selang waktu 5 hari 3 nyawa harus melayang akibat keadaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak merata tersebut. Untuk itu di harapkan Pemerintah daerah dapat serius mengatasi kesenjangan ini, agar tidak lagi terjadi nyawa manusia melayang sia-sia karena kurangnya perhatian pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai amanah UU.

Baca Juga : GMNI Tual - Malra : Masyarakat Wajib Terima Dispensasi 20 Persen Dari PLN

Disadari sungguh bahwa akibat dari tingkat ekonomi yang lemah dan tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan tingkat kesadaran masyarakat atas kesehatan masih cukup rendah, untuk itu diperlukan kerja sama dari berbagai pihak dalam memberikan kesadaran dan penyegaran kepada masyarakat agar memperhatikan kesehatan mereka. Kerjasama dari Pemerintah dan pihak swasta, tenaga pengobatan, tenaga promotif dan juga tenaga preventif serta masyarakat harus benar- benar di perhatikan agar dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Membangun daerah di mulai dengan membangun manusianya, membangun kesehatan, pendidikan dankesejahteraan ekonomi.

Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi Terhadap Kasus Ahok

 Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi terhadap Kasus Ahok
Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi Terhadap Kasus Ahok

Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi Terhadap Kasus Ahok
Oleh: Ardian Wiwaha
(Mahasiswa FISIP di Universitas Indonesia)


Sidang gelar perkara terkait kasus penistaan agama oleh Ahok telah digelar kemarin (16/11). Semua pendapat dan masukan dari saksi biasa hingga saksi ahli telah didengar dengan seksama. Sehingga proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh Bareskrim Polri sejak akhir Oktober hingga hari ini tentunya diharapkan dapat menghasilkan sebuah keputusan yang indenpenden dan sesuai hukum.

Alhasil, dengan kebijaksanaan Presiden Jokowi yang dibantu dengan profesionallitas para aparat penegak hukum, sidang gelar perkara terkait Basuki Tjahya Purnama menghasilkan keputusan hukum yang menetapakan bahwa status Ahok resmi dinyatakan sebagai tersangka.

Baca Juga : Blusukan Jokowi ke Maluku City Mall Menuai Beragam Tanggapapan Netizen

1. Bukti Profesionalitas Presiden Jokowi 


Kinerja Presiden Jokowi yang secara independen memerintahkan Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk memproses Ahok secara hukum yang berlaku dan tegas serta transparan dinilai perlu diapresiasi. Bukan hal yang mudah bagi mantan Gubernur DKI ini untuk menyatakan pernyataan gamblang tersebut di depan awak media yang disiarkan secara nasional.

Selain daripada Ahok merupakan partner Presiden Jokowi terdahulu untuk menjadi DKI-1, di sisi lain Presiden Jokowi juga merupakan salah satu kader Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) yang juga mendukung Ahok untuk menjadi DKI-1 pada Pemilukada 2017.

Tentunya hal ini membuat Presiden Jokowi berada di fase yang sungguh dilematis. Tekanan dan masukan yang bertubi tubi tidak hanya berasal dari tuntutan kelompok dan organisasi massa Islam, namun kepentingan partai pengusung Jokowi yang mengantarkan Mantan Walikota Solo ini menjadi Presiden harus menjadi bahan pertimbangkan.

Namun hal tersebut telah terjawab, saat Kabareskrim Komjen Ari Dono mengumumkan bahwa perkara terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok akan ditingkatkan dengan tahap penyidikan sekaligus setatus sebagai tersangka bagi Ahok. Hal ini membuktikan komitmen Pemerintahan Jokowi yang konsisten menegakan hukum secara mandiri dan profesional. Untuk itu, semua pihak harus mengapresiasi dan mendukung kinerja Pemerintah dalam hal ini Polri.

2. Kalau Masih Ada Demo Berarti Terdapat Sebuah Kepentingan Politik Terselubung


Pagelaran aksi demo Bela Islam Jilid II kemarin (4/11) yang menuntut agar calon petahana Gubernur DKI Basuki Tjhaya Purnama atau Ahok berhasil dijawab oleh Presiden Jokowi dalam rangka menegakan negara hukum. Dengan ditetapkannya Ahok sebagai tersangka dapat ditarik kesimpulan bahwa Presiden komitmen terhadap penegakan hukum tanpa intervensi. Untuk itu diharapkakan semua pihak dimata hukum berlaku sama.

Meskipun Ahok baru ditetapkan sebagai tersangka dan masih perlu untuk diadakan tahapan hukum penyidikan lanjutan. Untuk itu, semua pihak harus konsisten mengikuti tata aturan hukum yang ada. Namun, jika masih terdapat aksi unjuk rasa yang menyuarakan tuntutan lainnya maka aksi tersebut dapat dipastikan memiliki agenda politik yang terselubung. Masyarakat harus bijak dan jika agenda politik tersebut juga terindikasi memenuhi pelanggaran hukum maka perlu dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar setiap orang memiliki kedudukan sama dimata hukum.

Baca Juga : Gubernur DKI Ahok : The Son Of Man

3. Kawal Proses Hukum dan Jaga Persatuan Indonesia Berdasarkan ke - Bhinekaan


Setelah proses penetapan Ahok sebagai tersangka masyarakat  dapat mengawal proses hukum yang ada guna memastikan bahwa proses hukum tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang ada dan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang selanjutnya hasilnya dapat pula diterima olehs semua pihak. Di sisi lain, masyarakat juga harus tetap mewaspadi adanya potensi provokasi dari pihak - pihak yang ingin memecah belah bangsa yang terus melakukan upaya politik guna menekan proses hukum dikarenakan tujuan besar kelompok tersebut bermotif politik. Sambil menunggu proses hukum berjalan, masyarakat tetap menjaga persatuan Indonesia yang berlandaskan asas Bhinneka Tunggal Ika guna membendung upaya - upaya dari kelompok yang memiliki agenda politik terselubung.

Friday, February 10, 2017

Blusukan Jokowi ke Maluku City Mall Menuai Beragam Tanggapapan Netizen

Blusukan Jokowi ke Maluku City Mall  Menuai Beragam Tanggapapan Netizen
Foto Sumber : @Jokowi

Menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Ambon Maluku, Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menyempatkan berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Ambon Maluku, Maluku City Mall. (8/2/17)

Presiden Jokowi lewat blusukannya di Mall terdepan di Maluku, ternyata menuai beragam tanggapan dari netizen. Lewat akun twetter resminya Presiden yang sempat mampir melihat koleksi buku di Maluku City Mall mengatakan dalam tweetnya "Mampir ke Maluku City Mall beli buku biar minat baca anak-anak kita meningkat. Buku jendela ilmu -Jkw"

Tanggapan dari para net sangat beragam, ada yang menanggapi positif dan ada juga yang negatif. Blusukan Jokowi dianggap tidak biasa seperti awal-awal blusukan sebelumnya.

Hal ini diutarakan salah satu netizen dengan akun @AlmagribihS "@jokowi Anda sekarang blusukan nya ke mall2 ya pak..Apa sudah lupa jalan kepasar2 rakyat pak..???"

Ada juga tanggapan positif dari akun @dede318a "@AlmaghribiS @jokowi rajin piknik mas biar melek. P Jkw minggu lalu ke boyolali ngresmikan renovasi pasar, ktm mba2 penjual sayur.."

Tanggapan beragam diharapkan tidak melahirkan perpecahan melainkan menjadi spirit untuk mencari kebenaran dan membangkitkan semangat untuk bernegara. (DAS)

Wednesday, August 17, 2016

Kemerdekaan RI 71, Kami Juga Pemilik Sah Republik

Refleksi 71 Tahun Kemerdekaan, Kami Juga Pemilik Sah Republik Ini
Peringati Hari Kemerdekaan Indonesia

Keistimewaan bulan bersejarah selalu terlihat dipancaran raut rakyat Indonesia. Hal ini nampak nyata ketika memasuki pintu gerbang bulan Agustus. Yang miskin nyatakan cinta dan kebanggaan pada negeri sembari tersenyum membayangkan janji pertama Republik 71 Tahun silam "Melindungi segenap bangsa Indonesia".

Keseharian hidup kita memanglah sulit, tanpa tabungan di bank namun tabungan cinta kita pada Republik ini sungguh luar biasa. "Kita mencintai Republik ini tanpa syarat, sebab kita memaknai kemerdekaan ini diongkosi dengan perjuangan keras dan kita menyadari disetiap hembusan napas kita ada tanda pahala para pejuang". Salam kemerdekaan kita ucapkan penuh gelora, seakan batin turut merasakan puncak kebahagiaan dikala itu, dikala hasil para pejuang terbayarkan. Di ujung bambu itu, Tangan kita mengibarkan sang pusaka seakan mengirim pesan keseluruh penjuru "Kami juga pemilik sah republik ini" .

Hari ini Indonesia memasuki usia 71 Tahun kemerdekaan. Dari lubuk hati kita bangga melihat semangat perayaan menyongsong hari bersejarah hingga puncak perayaannya, karena perayaan Kemerdekaan perlu diekspresikan lebih fundamental, sebab dengan inilah kita rakyat terus diingatkan kembali bagaimana kejadian dan proses terjadinya kemerdekaan sehingga lukisan sejarah yang tertanam didalam benak takan mungkin terlupakan.

Kita tak memaknai bentuk - bentuk kegiatan perayaan momentum ini sebagai sebuah ceremonial ataupun euforia, namun perlombaan khas tradisional disetiap 17 Agustus ini memiliki makna tersendiri, salah satunya melindungi generasi mudah dari pengaruhnya budaya asing karena pada merekalah pejuang Republik ini menitipkan cita-cita proklamasi untuk terus dilanjutkan.

Perubahan yang diiringi perkembangan zaman semakin meningkatkan harapan kita anak negeri. Kita memahami pemimpin bukanlah Tuhan yang tak mungkin seluruh permasalahan direpublik ini kita tumpahkan kepundaknya, namun pada pemimpinlah suasana republik ini ditentukan, pemimpinlah sumber energi, nuansa dan aurora direpublik ini. Kita butuh pemimpin yang mampu merawat kemerdekaan, kita butuh pemimpin yang mengadopsi semangat juang para pejuang kemerdekaan ,mereka yang berintegritas membuat mereka menjadi pemberani, tak gentar mengambil kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan rakyat, kita tak butuh pemimpin yang mengedepankan pencitraan semata, yang bekerja dalam visi namun tak diwujudnyatakan dalam proses kepemimpinannya.

Mengutip apa yang disampaikan Warren Bennis "Kepemimpinan ialah kapasitas untuk menterjemahkan visi ke dalam realitas". Bukan hanya sekedar berjanji, karena berjanji maka ada kesanggupan untuk berbuat.

"Pemimpin yang tak memaknai makna pengabdian, pemimpin yang menyembah jabatannya sebagai lahan bisnis menuju kesuksesan serta kesejahteraan individu dan keluarganya. Dibalik istana mewah yang kalian tempati, dibalik anggaran yang kalian gunakan untuk mengelilingi republik ini, dibalik jutaan rupiah yang wajib kalian terima setiap bulannya, sesungguhnya ada hak kami didalamnya, namun biarlah toh itulah bentuk pengkhianatan kalian terhadap para pejuang Republik ini".

Walaupun realitas kekinian, para penguasa republik ini sukses membangun kekesalan kolektif serta menanam bibit pesimisme yang kian subur disanubari kita, "Ibarat diberi makan sehari hari dengan wacana namun karena tak kunjung dibuktikan kita tak pernah merasa kenyang". Bagaimanapun kegalauan kami terhadap pemimpin masa kini, semangat serta kecintaan kami untuk republik ini tak tergoyahkan, karena jasa para pejuanglah, kehidupan tetap kita jalani tanpa mengharapkan uluran tangan para pemimpin, kita masih tetap bangun sebelum pagi, berjuang ditengah kepulan polusi pekat, menyelempit mencari peluang guna menemukan masa depan, bukan untuk kita tapi untuk dinikmati generasi kita.

Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Ke - 71, jayalah Indonesia. Rakyat sekahtera janji Republik terlunasi. MERDEKA.

Saturday, July 2, 2016

Gusdurian Maluku Terukur dan Teruji

Gusdurian Maluku Terukur dan Teruji
Gusdurian Maluku

Malra - Pembina Gusdurian Maluku Ir. Petrus Beruatwarin,M.Si yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tenggara sangat mengapresiasi  serta mendukung penuh rangkaian kegiatan yang dilakukan Gusdurian Maluku yang berjalan selama bulan Ramadhan. Ia mengakui, Apresiasi dan dukungan ditunjukan melalui keterlibatan langsung dirinya  pada setiap moment kegiatan baik buka puasa bersama guna menjalin tali silaturahmi hingga ke desa - desa terpencil sampai dengan puncak kegiatan bedah film sosok kepemimpinan Nelson Mandela"Hal ini menunjukan Gusdurian Maluku terkukur dan teruji dalam mengawal konsep kegiatan yang digagas" akuinya.

Beruatwarin menyampaikan, Gusdurian Maluku hadir dengan jiwa nasionalisme dan humanistis sehingga mampu melahirkan konsep kegiatan yang menyentuh nurani masyarakat salah satunya adalah buka puasa bersama merupakan bentuk nyata yang sederhana dalam memperkokoh jalinan silaturahmi antar sesama. "Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dan mendukung jalannya kegiatan yang dilakukan Gusdurian. Saya juga berharap semangat Gusdurian tidak hanya ada dalam momentum Ramadhan namun akan terus hadir dengan melahirkan konsep kegiatan lainnya yang mengawal toleransi di bumi raja - raja dan khususnya bumi Larvul Ngabal" Harapnya

Koordinator Gusdurian Maluku Husin Rahajaan mengatakan, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan adalah bagian dari mewujudnyatakan nilai - nilai dasar Gusdurian. Ia menegaskan, Suksesnya kegiatan yang dilakukan Gusdurian tak terlepas dari dukungan penuh dari Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si selaku Pembina Gusdurian yang merupakan salah satu tokoh yang pluralisme, merakyat dan menjunjung tinggi nilai toleransi.

"Puncak kegiatan yang telah di laksanakan Gusdurian dalam bulan Ramadhan yaitu sebuah bedah Film yang mengupas tentang sosok kepemimpinan Nelson Mandela. Sosok pemimpin yang pluralis, rendah hati dan mencintai rakyat. Gusdurian menghadirkan 3 Tokoh Pembedah Kota Tual dan Maluku Tenggara yakni Dr. Hi. Fahri Rahayaan, Ir. Broery B. Tumiwa serta calon Doktor Muda Abdul Malik Raharusun, M.Pd. kami berharap film dengan judul Invictus ini mampu memberikan nilai edukasi dan nilai kemanusiaan yang baik kepada kita dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan yang penuh keberagaman" ungkapnya. (NS)

Wednesday, June 1, 2016

Hari Pancasila, Rakyat Rindu Pemimpin Humanis

Oat : Peringati HL Pancasila, Rakyat Rindu Kepemimpinan Yang Humanis

Oat - Peringati 1 Juni sebagai Hari Lahirnya Pancasila bukan hanya diperingati sebatas seremonial namun harus dimaknai dalam evaluasi dan renungan guna mempertegas Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa serta memantapkan nilai - nilai luhur pancasila dalam praktek kehidupan yang nyata. Akademisi muda yayasan Muhammad Thaha Nursamsi Oat mengatakan,   jadikan momentum hari lahir pancasila untuk menghidupkan kembali konsep kepemimpinan pancasila  karena kepempinan diera pembangunan nasional harus bersumber pada falsafah negara yakni pancasila. Kepemimpinan pancasila adalah kepemimpinan  yang berasas, berjiwa dan beramal pancasila. "Pengamalan pancasila oleh pemimpin kita hari ini hanya diamalkan sebatas hiasan dinding sehingga yang terjadi adalah mentahnya nilai pancasila dalam sanubari mereka, kondisi inilah yang meresahkan rakyat karena yang diinginkan rakyat adalah kepemimpinan humanis yang mengamalkan nilai nilai pancasila dalam kepemimpinannya baik itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan" Katanya.

Ia menjelaskan, kepemimpinan yang humanis selalu menonjolkan dua unsur yaitu rasionalitas dan semangat kekeluargaan. Sosok pemimpin humanis selalu memberi respon dan menghargai setiap keluhan dan keinginan rakyatnya tanpa harus ditunggangi oleh gaya otoriter pemimpin. "Potret kondisi bangsa yang tercermin dari praktek korupsi yang membudaya, pelanggaran Hukum dan Ham yang terjadi dimana mana, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak usia dini serta kebijakan ekonomi yang mengacuhkan kondisi realitas rakyat. Hal ini terjadi karena krisis kepemimpinan yang tidak berbasis pancasila" Tegasnya.

Mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pattimura ini mengakui, kondisi pemimpin kita hari ini kehilangan kepekaan terhadap penderitaan yang dirasakan rakyat. Hal ini mencerminkan praktek kepemimpinan pemimpin kita sangat jauh dari pengamalan pancasila terutama sila ke dua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mempertegas tindakan kepemimpinan harus berdasarkan perikemanusiaan, perikeadaban dan perikeadilan. "Perikemanusiaan dipahami sebagai suatu tindakan yang didasari nilai kemanusiaan untuk menjunjung tinggi HAM,perikeadaban dipahami sebagai nilai kemanusiaan yang beradab yang memiliki etika sosial yang kuat dan menjunjung tinggi kebersamaan serta perikeadilan harus dipahami sebagai perilaku pemimpin yang adil dan amanah" ujarnya.

Oat menambahkan, rakyat merindukan pemimpin yang humanis yakni pemimpin yang mencintai dan menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat, pemimpin yang adil dan amanah bukan pemimpin yang berambisi mengejar jabatan demi kepentingan pribadi dan menanamkan benih permusuhan dengan lawan politik. "Rakyat merindukan pemimpin yang menerapkan serta menkombinasikan nilai - nilai pancasila dalam praktek kepemimpinannya" harapnya. (NS)

Tuesday, May 31, 2016

Antisipasi Pemuda Pragmatis di Pilwakot Ambon 2017

Antisipasi Pemuda Pragmatis Menuju Pilwakot Ambon 2017

Ambon - Menuju Pemilihan Walikota (Pilwakot) Ambon Tahun 2017 mendatang, kota Ambon membutuhkan peran dan kontribusi politik pemuda dalam mengawal proses demokrasi serta peran sentral pemuda dalam mendobrak kebuntuan politik. Salah satu tokoh pemuda Kota Ambon Abu Bakar Solissa menyampaikan, Pilwakot membutuhkan sentuhan idealisme dan daya kritis pemuda dalam mengawal proses Pilwakot yang demokratis serta pemuda harus hadir sebagai salah satu representasi pemilih yang memiliki peran besar dalam penentuan pemimpin Kota Ambon Lima Tahun kedepan. "Pemuda harus tampil sebagai agen penjaga moral dan etika politik. Pemuda hadir sebagai teladan dalam proses Pilwakot yang idealis dan demokratis sehingga masyarakat harus jelih serta waspada terhadap pemuda yang pragmatis dan menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi para calon Walikota sebab akan merusak nilai demokrasi akibat praktik politik yang kotor" tegasnya.

Ia mengatakan, Pemuda seharusnya bertanggung jawab sebagai agen pembawa perubahan daerah yang mampu mewujudnyatakan melalui proses demokrasi yang bersih sehingga melahirkan pemimpin yang sesuai keinginan rakyat. "Terukir dalam sejarah banyak pemuda yang terjebak dengan kepentingan - kepentingan pragmatis dan turut serta dalam menerapkan pemahaman politik yang tidak baik kepada masyarakat sehingga proses demokrasi lokal daerah sering melahirkan pemimpin yang salah kaprah. Hal ini harus diantisipasi sehingga Pilwakot Ambon mampu menciptakan sejarah baru tentang peran pemuda yang sesungguhnya dalam mengawal proses demokrasi" harapnya.

Baca Juga :
Pilkada Maluku Tengah 2017 dan Resolusi Pemilih Cerdas
Kepura-puraan Kolektif (Tela'ah Kritis Pola Gerakan Sosial Maluku)

Mantan ketua bidang ekonomi politik (Ekpol) HMI cabang Ambon ini menambahkan, Pilwakot bukan hanya dipahami dan dimaknai sebatas pergantian kekuasaan semata tetapi Pilwakot harus dilihat dari perspektif yang substansif dengan menggeserkan pemahaman pada kapasitas leadership para calon Walikota dengan menjadikan visi misi mereka sebagai rujukan pilihan politik. "Untuk itu peran pemuda sangat dibutuhkan dalam memberikan pemahaman serta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Masyarakat harus memilih pemimpin yang baik dan bervisi serta tidak terjebak dengan figur yang berlatar belakang doyan umbar janji tapi tak mampu memberi bukti nyata" ujarnya (NS)

Monday, May 30, 2016

KKN STIE Umel Lengkapi Administrasi Desa 100%

Mahasiswa KKN STIE UMEL Lengkapi Administrasi Desa 100 Persen

Malukumenulis.com, Tual - Kulia Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Umel Tual yang ditempatkan di desa Werka, Lerohoilim dan Udar menuai pujian serta apresiasi dari masyarakat. Hal ini terlihat saat acara perpisahan dan ramah tamah mahasiswa bersama masyarakat yang turut di hadiri bapak ibu instruktur, panitia pelaksana KKN serta Wakil Ketua I bidang Akademik yang dilaksanakan dimasing-masing desa.

Kepala Ohoi Lerohoilim Jamal Renuat dalam sambutan kesan pesannya sangat mengapresiasi kinerja mahasisw a yang sangat bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap programnya , sangat ramah berbaur dengan kondisi masyarakat desa , serta melakukan berbagai sosialisasi dan bantuan sosial lainnya, salah satunya ikut serta terlibat dalam mempersiapkan penjemputan kunjungan Gubernur Maluku beberapa pekan lalu. "Selama bertahun-tahun saya menjabat sebagai sekretaris ohoi dan kemudian dilantik sebagai kepala ohoi pada Bulan Desember Tahun 2015 tentunya sudah banyak mahasiswa yang melakukan KKN didesa ini, namun baru pernah saya temui mahasiswa KKN STIE UMEL saat ini yang sangat bertanggung jawab. Saya akui administrasi desa ini belum lengkap dan tertata dengan baik namun kehadiran mereka mampu melengkapi dan menata administrasi desa 100 Persen" akuinya

Ia mengatakan, suatu desa akan tertata dengan baik bukan saja terlihat dari penataan desa dari luar namun kelengkapan administrasi desa menjadi ukuran untuk memajukan suatu desa. " Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada adik-adik mahasiswa karena telah membantu kami aparatur desa dalam menata dan melengkapi administrasi, hal ini mampu membawa perubahan yang baik untuk desa kami. serta mewakili masyarakat saya ucapkan permohonan maaf atas perilaku maupun kondisi ohoi dan masyarakat yang kurang baik dihati" ujarnya

Ketua Panitia Gergonia P. Ohoiledwarin., S.Sos., M.Si dalam sambutannya pada acara penarikan mahasiswa KKN yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Keibesar menyampaikan ucapan terimakasih kepada mahasiswa KKN yeng telah komitmen melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai waktu yang telah ditetapkan serta ucapan terimakasih kepada Tiga kepala Ohoi penempatan lokasi KKN karena telah bersedia dan mengawal proses pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat . "Mahasiswa bukan hanya dia yang terdaftar resmi dan memiliki hak menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi namun mahasiswa harus mampu mempertanggungjawabkan status kemahasiswaannya dilingkungan masyarakat, untuk itu KKN sebagai salah satu bentuk wujud nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian masyarakat menuntut mahasiswa untuk mampu menjadi bagian dari masyarakat yang menunjukan dedikasinya dalam berkontribusi nyata sehingga masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya dan mahasiswa KKN Stie Umel mampu mewujudkan itu" jelasnya

Camat Kei Besar yang diwakili kepala seksi Pemerintahan dalam sambutannya sebelum menyerahkan mahasiswa kembali ke panitia pelaksana. Ia berharap, kerja sama dalam mewujudkan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak hanya sampai disini namun kedepan masyarakat masih membutuhkan pemikiran yang intelek serta pengabdian nyata mahasiswa dalam mengembangkan serta pemberdayaan masyarakat ohoi. "Datang dan pergi adalah hal yang wajar namun sangat luar biasa ketika adik-adik mahasiswa kembali dan masyarakat mampu melakukan banyak hal untuk kemajuan ohoi" harapnya . (NS)

LSM Pukat Seram Kritisi Proyek Talud di Desa Siri Sori


Malukumenulis.com, Maluku Tengah - Proyek dari balai sungai provinsi Maluku yang dikerjakan PT. Malindo Persada Bakti, terkait pengerjaan talud yang berlokasi di desa Siri Sori, kini malah menyisakan masalah serius.

Proyek talud yang panjangnya melebihi 100 meter itu, mendapat kecaman keras dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Kajian Strategis dan Pengembangan Sumber Daya Maluku (Pukat Seram) Fahri Asyathri. Menurutnya,  talud ini meninggalkan beberapa masalah antara lain. Pertama, sampai selesai proyek tidak pernah dipasangi papan proyek. Kedua, sampai dengan selesai pekerjaan kontraktor telah mengeruk pasir ratusan ret dari area petuanan salah satu warga bermarga Sopaheluwakan, namun tidak pernah membayar sepeserpun kepada pemilik lahan tempat mereka mengambil pasir. Selesai pekerjaan, kontraktor tak ambil pusing dan berlalu saja seolah tak ada masalah.

"Saat dihubungi pihak korban, Mey (diduga kontraktor) terkesan mengelak. Saat dimintai ketegasan dan tanggungjawab malah tidak direspon. Telpon dan sms pun tidak dibalas. Yang jelas, tuan tanah pemilik lahan telah mengalami kerugian material akibat perbuatan sang kontraktor. Padahal dalam kontrak kerja, ada biaya untuk retasi pasir, batu dll. Tapi ketika kontraktor ambil pasir dan tidak bayar, berarti ada mark up disitu dan jelas merugikan rakyat" ujar Fahri.

Fahri menambahkan, ini modus lama memperkaya diri. Selaku Ketua LSM, saya mendesak kontraktor segera tunaikan hak mereka kepada pemilik lahan. Sebab jika tidak maka perkara ini akan kita proses hukum biar semua pihak yang terlibat diseret ke meja hijau. Saya minta kontraktor jangan makan untung diatas keringat orang lain. Selain itu, akibat dari proyek itu terjadi kerusakan pada pagar sekolah di dekat area proyek, dan sampai saat ini tidak diperbaiki.

"Ini tindakan yang merugikan masyarakat dan perlu menjadi perhatian serius dari balai sungai agar perusahan seperti ini harus di black list. Kerja proyek, sedot untung besar tapi tak mau tanggungjawab. Jika tak ada itikad baik, kontraktor silahkan berurusan dengan hukum" tegas Fahri. (MHS)

Sunday, May 29, 2016

Waremra - Rekam Jejak Kader Menjadi Ukuran

Waremra - Rekam Jejak Kader Menjadi Ukuran

Malukumenulis.com, Tual - Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tual Ridolf Marthen Waremra memastikan sebagai Partai Politik pengusung yang memenangkan Pilkada 2013 lalu,  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Tual akan melaksanakan rapat secepatnya guna membahas dan mengusung beberapa nama kader untuk mengisi jabatan Wakil Walikota (Wawali) Kota Tual. Ia mengatakan, Partai akan mengusulkan nama kader sesuai prosedur Partai dan tentunya rekam jejak kader menjadi ukuran "Partai akan selektif dalam mengusulkan nama kader dan kader yang diusulkan oleh partai tergantung rekam jejaknya karena tidak mungkin kita pilih burung taung - taung" tegasnya

Ia menjelaskan, DPD akan memutuskan Tiga sampai Lima nama kader kemudian diteruskan ke DPP melalui DPD Golkar Provinsi Maluku dan akan diputuskan sesuai Undang-Undang, prosedur Partai dan pastinya rekam jejak kader "Pastinya dalam pengusulan kader tidak ansih dari fraksi dan saya pastikan nama saya termasuk dalam salah satu kader yang diusulkan partai namum biarkanlah DPP yang memutuskan berdasarkan prosedur Partai" Ujarnya

Politisi senior Golkar ini berharap, kader Partai yang terpilih tetap berpegang teguh mewujudkan tujuan Partai menuju pemerintahan yang bersih dalam tata kehidupan yang demokratis dan konstitusional serta mampu mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan Hak Azasi Manusia sebagaimana yang termuat dalam salah satu tujuan Partai berlambang beringin ini. "Marilah kita satukan persepsi dan mantapkan niat kita, semoga niat dan doa kita melapangkan jalan kita menuju cita - cita Partai" Harapnya. (NS)

Friday, May 27, 2016

GMNI Tual - Malra : Masyarakat Wajib Terima Dispensasi 20 Persen Dari PLN

Gambar GMNI Proten PLN Malra

Malukumenulis.com, Malra - Komitmen PT. PLN Persero untuk  menjadikan tenaga listrik sebagai media guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat kini dipertanyakan. Pasalnya, pemadaman listrik secara sepihak yang dilakukan PT. PLN Persero wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang terjadi setiap malam meresahkan masyarakat dan semua pihak. Kendati demikian, hal ini mengundang kecaman keras dari Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tual dan Malra Nawawi Namsa. Ia mengatakan, kondisi yang dihadapi masyarakat hari ini menunjukan ketidakmampuan PT.PLN Persero dalam pembenahan sistem masalah kelistrikan "Ini bukan pemadaman listrik bergilir tetapi pemadaman yang amburadul sebab tidak ada pemberitahuan, informasi maupun surat edaran resmi kepada masyarakat" tegasnya

Namsa mengatakan, PLN selalu menjadikan daya mesin sebagai alasan klasik, bahkan disetiap rezim pergantian pimpinan PLN mesin merupakan alasan utama untuk permasalahan pemadaman listrik. Berdasarkan kondisi realitas bisa dilihat dari pemadaman listrik yang terjadi setiap malam namun tagihan listrik tidak berkurang dan merujuk pada Permen ESDM NO 33 Tahun 2014 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT. PLN Persero guna mengatur besaran pengurangan tagihan listrik yang wajib diberikan oleh PLN kepada pelanggan yang menderita kerugian akibat gangguan listrik, namun hal ini tidak direalisasikan pihak PLN "Dalam Permen ESDM No 33 Tahun 2014 mengatakan bahwa besaran yang harus dikurangi PLN adalah 20 % dari biaya beban pelanggan, namun Pihak PLN tidak merealisasikan itu sesuai rujukan Permen tersebut, sehingga indikasi kuat telah terjadi penyelewengan anggaran yang dilakukan perusahaan plat merah ini" pungkasnya

Ia menjelaskan, GMNI sebagai organisasi yang berwatak kerakyatan dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat GMNI bersama sama Organisasi cipayung beserta KNPI Malra telah melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 19 Mei pekan lalu. Aksi tersebut adalah bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja PLN serta mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tual maupun Kabupaten Malra. "DPRD hari ini tidak memiliki taring, bahkan kepekaan terhadap keluhan masyarakat pun tidak ada, beberapa kali melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan milik negara ini namun tidak ada solusi sebagai bentuk kepedulian nyata yang dilakukan para wakil rakyat kita"jelasnya

Pemimpin organisasi nasionalis ini menambahkan, salah satu poin tuntutan pernyataan sikap aksi gabungan yang telah dilakukan adalah meminta BPK RI perwakilan Provinsi Maluku untuk mengaudit PT. PLN Persero wilayah Kota Tual dan Kabupaten Malra. Menurutnya, pemadaman listrik seperti ini patut mengundang banyak kecurigaan. "Dalam aksi gabungan yang telah dilakukan pihak PLN telah berjanji akhir bulan ini listrik akan berjalan normal seperti biasanya, namun jika tidak sesuai dengan yang dijanjikan maka KNPI bersama kelompok cipayung akan melakukan aksi lebih besar lagi" ujarnya. (NS)