Advertisement

Sunday, February 19, 2017

Kejar Ketertinggalan, Pembangunan Infrastruktur Kei Besar Harus Utamakan Kualitas

Kejar Ketertinggalan, Pembangunan Infrastruktur Kei Besar Harus Utamakan Kualitas

Maluku Tenggara, Malukumenulis.com - Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) merupakan salah satu kecamatan tertua di Provinsi Maluku. Dari sisi pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan sebagai media  transportasi penghubung lintas Kei Besar belum terlihat memadai dan bermanfaat secara maksimal sehingga Kecamatan Kei Besar dikategorikan sebagai salah satu kecamatan yang tertinggal dalam hal Pembangunan.

Kondisi demikian menuai perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malra Awaluddin Rado. Ia mengatakan, Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat maka kewajiban DPRD adalah memperhatikan dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berbekal pada program pembangunan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ditunjang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kendati demikian, sebagai Wakil rakyat yang dilahirkan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kei Besar, dirinya meminta kepada pihak pekerja (Kontraktor) untuk lebih mengedepankan kualitas pekerjaan terutama pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diwilayah Kei Besar, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam membangun akses demi terciptanya aktivitas perekonomian yang mandiri.

Baca Juga : Rado Harapkan Masyarakat Turut Mendukung dan Mengawal Proses Pembahasan Ranperda

"Mengingat APBD Kabupaten Malra Tahun 2016 yang mencapai angka 1 Triliun dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah kei besar maka saya meminta para kontraktor untuk mengedepankan kualitas pekerjaan dan mengenyampingkan kuantitas demi menunjang kesejahteraan masyarakat yang selama ini mengalami ketertinggalan" katanya

Rado menjelaskan, kucuran APBD yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur diwilayah Kei Besar dipertegas lewat keterangan Bupati Malra Ir. andreas Rentanubun pada sidang Paripurna Nota Pengantar pada Tanggal 12 Juli 2016. Bupati menegaskan, bahwa pembangunan jalan dan jembatan merupakan fokus utama Pemda pada saat ini dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan di wilayah kei besar. "Pemda mempertegas fungsi dan peranan APBD dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan publik sehingga titik fokus pembangunan tidak hanya menjadi tanggung Pemda namun juga menjadi tanggung jawab DPRD dan masyarakat guna sama-sama mengawasi dan mengawal proses pembangunan yang mengedepankan kualitas serta mencegah terjadinya kerugian anggaran dan tingginya biaya perawatan karena masyarakat mengharapkan pembangunan infrastruktur yang berumur panjang" jelasnya

Baca Juga : Sejarah Kabupaten Maluku Tenggara Kota Langgur

Politisi Muda ini menambahkan, penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada Kabupaten Malra menjadi sebuah motivasi besar bukan hanya terhadap Pemda dan DPRD, namun seluruh elemen masyarakat, karena keterlibatan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Terlepas dari perbaikan pelayanan publik maupun penciptaan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pembangunan,  partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembangunan sangat diharapkan sehingga sistem Bottom Up yakni usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan daerah.

Baca Juga : GMNI Tual - Malra : Masyarakat Wajib Terima Dispensasi 20 Persen Dari PLN

"Saya harapkan, pemberdayaan masyarakat sebagai esensi dasar dalam proses penyelenggaraan pembangunan  semakin ditingkatkan dalam hal pengawalan pembangunan fisik guna menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, mengingat pemberdayaan masyarakat merupakan roh dalam pembangunan maka dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam menunjukan keseriusan  menopang Pemda dan DPRD untuk mensukseskan pembangunan daerah sehingga semua elemen memiliki tanggung jawab salah satunya  mempertahankan penghargaan WTP terhadap daerah yang bertajuk Larvul Ngabal" Harapnya. (NS)

Saturday, February 18, 2017

Potret Kesehatan di Daerah Pesisir Negeri Soleh Kec. Huamual Belakang Kab. SBB

Potret Kesehatan di Daerah Pesisir Negeri Soleh Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku
Potret Kesehatan di Daerah Pesisir
Negeri Soleh Kecamatan Huamual Belakang
Kabupaten Seram Bagian BaratProvinsi Maluku


Oleh : Irfan Tiakoliy, ST, MM
Alumni Mercubuana University Jakarta
Human Resource Management

Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Dalam Pasal 34 Ayat 2: Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 4 – 8 menyatakan setiap orang berhak atas kesehatan, akses atas sumberdaya di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Juga berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Juga berhak atas informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan Saat ini pemerintah telah menerbitkan kebijakan terkait pemenuhan hak masyarakat dalam kesehatan yaitu BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan. BPJS sebagai bentuk jaminan pembiayaan kesehatan warga negara Indonesia, tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak memperoleh layanan kesehatan karena alasan biaya.


Menurut UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. ”Hal ini sungguh ironis, ketika masih banyak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap kaum miskin dalam pelayanan kesehatan. Selain itu dalam UU Kesehatan pada pasal 32 ayat (1) disebutkan “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu”. Sementara itu, pada pasal 32 ayat (2) juga disebutkan “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/ atau meminta uang muka”. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan “bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” dan tujuan disusunnya Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 - 2025 adalah untuk mewujudkan sinergisme dan upaya yang saling mendukung serta melengkapi antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan tenaga kesehatan.


Sayangnya semua amanah yang tertuang di dalam pasal-pasal tersebut tidak di jalankan dengan baik oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, kesehatan tidak lagi dilihat sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang harus di utamakan, tetapi di lihat sebagai peluang bisnis untuk meraup keuntungan. Komersialisasi bukan saja di bidang pendidikan tetapi kini merambah kebidang kesehatan. Dinamika ini menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat miskin, khususnya masyarakat miskin yang berada di pulau-pulau tertinggal, terluar dan terbelakang. Salah satu daerah tertinggal dan terbelakang adalah Provinsi Maluku.

Tabel 1 : Jumlah Fasilitas Kesehatan Provinsi Maluku

FASILITAS JUMLAH SATUAN
RSU 26 Unit
Puskesmas 197 Unit
Puskesmas Pembantu 464 Unit
Poliklinik Desa 464 Unit
Posyandu 2.080 Unit
Sumber : Maluku dalam angka 2016

Selain Fasilitas Kesehatan yang kurang, tidak berfungsi dengan baik, Provinsi Maluku juga di hadapkan dengan masalah tenaga kesehatan yang masih cukup kurang, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2 : Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Maluku

TENAGA KESEHATAN JUMLAH SATUAN
Dokter Umum 117 Orang
Dokter Gigi 72 Orang
Dokter Spesialis 27 Orang
Paramedis 1.986 Orang
Sumber : Maluku dalamangka 2016

Keberadaan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan yang tidak merata di Provinsi Maluku, menimbulkan masalah yang sangat serius bagi masyarakat, terutama masyarakat di pulau-pulau kecil, jangkaun kepusat kecamatan dan kabupaten yang memakan waktu lama serta menggunakan transportasi laut yang sangat beresiko saat musim ombak, seharusnya pemerintah daerah mampuh melakukan tindakan pemerataan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut. Seperti yang terjadi di salah satu Desa (Negeri) Sole Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat, Desa yang membawahi 4 anak dusun tersebut dengan penduduk lebih dari 2.500 jiwa memiliki 1 unit Puskesmas tanpa tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Masyarakat hanya mengandalkn obat-obat generik yang dijual bebas di kios-kios warga, saat ada ibu melahirkan masyarakat hanya mengandalkan dukun beranak. Akhir dari kondisi tersebut pada Februari 2017 terjadi 2 peristiwa yang sangat menyedihkan, dimana seorang Ibu harus kehilangan bayi saat melahirkan dan yang kedua pada 12 Februari 2017 kembali Seorang Ibu (Rita) melahirkan kemudian meninggal dunia berbarengan dengan sang bayi. Selang waktu 5 hari 3 nyawa harus melayang akibat keadaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak merata tersebut. Untuk itu di harapkan Pemerintah daerah dapat serius mengatasi kesenjangan ini, agar tidak lagi terjadi nyawa manusia melayang sia-sia karena kurangnya perhatian pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai amanah UU.

Baca Juga : GMNI Tual - Malra : Masyarakat Wajib Terima Dispensasi 20 Persen Dari PLN

Disadari sungguh bahwa akibat dari tingkat ekonomi yang lemah dan tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan tingkat kesadaran masyarakat atas kesehatan masih cukup rendah, untuk itu diperlukan kerja sama dari berbagai pihak dalam memberikan kesadaran dan penyegaran kepada masyarakat agar memperhatikan kesehatan mereka. Kerjasama dari Pemerintah dan pihak swasta, tenaga pengobatan, tenaga promotif dan juga tenaga preventif serta masyarakat harus benar- benar di perhatikan agar dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Membangun daerah di mulai dengan membangun manusianya, membangun kesehatan, pendidikan dankesejahteraan ekonomi.

Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi Terhadap Kasus Ahok

 Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi terhadap Kasus Ahok
Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi Terhadap Kasus Ahok

Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi Terhadap Kasus Ahok
Oleh: Ardian Wiwaha
(Mahasiswa FISIP di Universitas Indonesia)


Sidang gelar perkara terkait kasus penistaan agama oleh Ahok telah digelar kemarin (16/11). Semua pendapat dan masukan dari saksi biasa hingga saksi ahli telah didengar dengan seksama. Sehingga proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh Bareskrim Polri sejak akhir Oktober hingga hari ini tentunya diharapkan dapat menghasilkan sebuah keputusan yang indenpenden dan sesuai hukum.

Alhasil, dengan kebijaksanaan Presiden Jokowi yang dibantu dengan profesionallitas para aparat penegak hukum, sidang gelar perkara terkait Basuki Tjahya Purnama menghasilkan keputusan hukum yang menetapakan bahwa status Ahok resmi dinyatakan sebagai tersangka.

Baca Juga : Blusukan Jokowi ke Maluku City Mall Menuai Beragam Tanggapapan Netizen

1. Bukti Profesionalitas Presiden Jokowi 


Kinerja Presiden Jokowi yang secara independen memerintahkan Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk memproses Ahok secara hukum yang berlaku dan tegas serta transparan dinilai perlu diapresiasi. Bukan hal yang mudah bagi mantan Gubernur DKI ini untuk menyatakan pernyataan gamblang tersebut di depan awak media yang disiarkan secara nasional.

Selain daripada Ahok merupakan partner Presiden Jokowi terdahulu untuk menjadi DKI-1, di sisi lain Presiden Jokowi juga merupakan salah satu kader Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) yang juga mendukung Ahok untuk menjadi DKI-1 pada Pemilukada 2017.

Tentunya hal ini membuat Presiden Jokowi berada di fase yang sungguh dilematis. Tekanan dan masukan yang bertubi tubi tidak hanya berasal dari tuntutan kelompok dan organisasi massa Islam, namun kepentingan partai pengusung Jokowi yang mengantarkan Mantan Walikota Solo ini menjadi Presiden harus menjadi bahan pertimbangkan.

Namun hal tersebut telah terjawab, saat Kabareskrim Komjen Ari Dono mengumumkan bahwa perkara terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok akan ditingkatkan dengan tahap penyidikan sekaligus setatus sebagai tersangka bagi Ahok. Hal ini membuktikan komitmen Pemerintahan Jokowi yang konsisten menegakan hukum secara mandiri dan profesional. Untuk itu, semua pihak harus mengapresiasi dan mendukung kinerja Pemerintah dalam hal ini Polri.

2. Kalau Masih Ada Demo Berarti Terdapat Sebuah Kepentingan Politik Terselubung


Pagelaran aksi demo Bela Islam Jilid II kemarin (4/11) yang menuntut agar calon petahana Gubernur DKI Basuki Tjhaya Purnama atau Ahok berhasil dijawab oleh Presiden Jokowi dalam rangka menegakan negara hukum. Dengan ditetapkannya Ahok sebagai tersangka dapat ditarik kesimpulan bahwa Presiden komitmen terhadap penegakan hukum tanpa intervensi. Untuk itu diharapkakan semua pihak dimata hukum berlaku sama.

Meskipun Ahok baru ditetapkan sebagai tersangka dan masih perlu untuk diadakan tahapan hukum penyidikan lanjutan. Untuk itu, semua pihak harus konsisten mengikuti tata aturan hukum yang ada. Namun, jika masih terdapat aksi unjuk rasa yang menyuarakan tuntutan lainnya maka aksi tersebut dapat dipastikan memiliki agenda politik yang terselubung. Masyarakat harus bijak dan jika agenda politik tersebut juga terindikasi memenuhi pelanggaran hukum maka perlu dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar setiap orang memiliki kedudukan sama dimata hukum.

Baca Juga : Gubernur DKI Ahok : The Son Of Man

3. Kawal Proses Hukum dan Jaga Persatuan Indonesia Berdasarkan ke - Bhinekaan


Setelah proses penetapan Ahok sebagai tersangka masyarakat  dapat mengawal proses hukum yang ada guna memastikan bahwa proses hukum tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang ada dan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang selanjutnya hasilnya dapat pula diterima olehs semua pihak. Di sisi lain, masyarakat juga harus tetap mewaspadi adanya potensi provokasi dari pihak - pihak yang ingin memecah belah bangsa yang terus melakukan upaya politik guna menekan proses hukum dikarenakan tujuan besar kelompok tersebut bermotif politik. Sambil menunggu proses hukum berjalan, masyarakat tetap menjaga persatuan Indonesia yang berlandaskan asas Bhinneka Tunggal Ika guna membendung upaya - upaya dari kelompok yang memiliki agenda politik terselubung.

Friday, February 10, 2017

Blusukan Jokowi ke Maluku City Mall Menuai Beragam Tanggapapan Netizen

Blusukan Jokowi ke Maluku City Mall  Menuai Beragam Tanggapapan Netizen
Foto Sumber : @Jokowi

Menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Ambon Maluku, Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menyempatkan berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Ambon Maluku, Maluku City Mall. (8/2/17)

Presiden Jokowi lewat blusukannya di Mall terdepan di Maluku, ternyata menuai beragam tanggapan dari netizen. Lewat akun twetter resminya Presiden yang sempat mampir melihat koleksi buku di Maluku City Mall mengatakan dalam tweetnya "Mampir ke Maluku City Mall beli buku biar minat baca anak-anak kita meningkat. Buku jendela ilmu -Jkw"

Tanggapan dari para net sangat beragam, ada yang menanggapi positif dan ada juga yang negatif. Blusukan Jokowi dianggap tidak biasa seperti awal-awal blusukan sebelumnya.

Hal ini diutarakan salah satu netizen dengan akun @AlmagribihS "@jokowi Anda sekarang blusukan nya ke mall2 ya pak..Apa sudah lupa jalan kepasar2 rakyat pak..???"

Ada juga tanggapan positif dari akun @dede318a "@AlmaghribiS @jokowi rajin piknik mas biar melek. P Jkw minggu lalu ke boyolali ngresmikan renovasi pasar, ktm mba2 penjual sayur.."

Tanggapan beragam diharapkan tidak melahirkan perpecahan melainkan menjadi spirit untuk mencari kebenaran dan membangkitkan semangat untuk bernegara. (DAS)

Wednesday, August 17, 2016

Kemerdekaan RI 71, Kami Juga Pemilik Sah Republik

Refleksi 71 Tahun Kemerdekaan, Kami Juga Pemilik Sah Republik Ini
Peringati Hari Kemerdekaan Indonesia

Keistimewaan bulan bersejarah selalu terlihat dipancaran raut rakyat Indonesia. Hal ini nampak nyata ketika memasuki pintu gerbang bulan Agustus. Yang miskin nyatakan cinta dan kebanggaan pada negeri sembari tersenyum membayangkan janji pertama Republik 71 Tahun silam "Melindungi segenap bangsa Indonesia".

Keseharian hidup kita memanglah sulit, tanpa tabungan di bank namun tabungan cinta kita pada Republik ini sungguh luar biasa. "Kita mencintai Republik ini tanpa syarat, sebab kita memaknai kemerdekaan ini diongkosi dengan perjuangan keras dan kita menyadari disetiap hembusan napas kita ada tanda pahala para pejuang". Salam kemerdekaan kita ucapkan penuh gelora, seakan batin turut merasakan puncak kebahagiaan dikala itu, dikala hasil para pejuang terbayarkan. Di ujung bambu itu, Tangan kita mengibarkan sang pusaka seakan mengirim pesan keseluruh penjuru "Kami juga pemilik sah republik ini" .

Hari ini Indonesia memasuki usia 71 Tahun kemerdekaan. Dari lubuk hati kita bangga melihat semangat perayaan menyongsong hari bersejarah hingga puncak perayaannya, karena perayaan Kemerdekaan perlu diekspresikan lebih fundamental, sebab dengan inilah kita rakyat terus diingatkan kembali bagaimana kejadian dan proses terjadinya kemerdekaan sehingga lukisan sejarah yang tertanam didalam benak takan mungkin terlupakan.

Kita tak memaknai bentuk - bentuk kegiatan perayaan momentum ini sebagai sebuah ceremonial ataupun euforia, namun perlombaan khas tradisional disetiap 17 Agustus ini memiliki makna tersendiri, salah satunya melindungi generasi mudah dari pengaruhnya budaya asing karena pada merekalah pejuang Republik ini menitipkan cita-cita proklamasi untuk terus dilanjutkan.

Perubahan yang diiringi perkembangan zaman semakin meningkatkan harapan kita anak negeri. Kita memahami pemimpin bukanlah Tuhan yang tak mungkin seluruh permasalahan direpublik ini kita tumpahkan kepundaknya, namun pada pemimpinlah suasana republik ini ditentukan, pemimpinlah sumber energi, nuansa dan aurora direpublik ini. Kita butuh pemimpin yang mampu merawat kemerdekaan, kita butuh pemimpin yang mengadopsi semangat juang para pejuang kemerdekaan ,mereka yang berintegritas membuat mereka menjadi pemberani, tak gentar mengambil kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan rakyat, kita tak butuh pemimpin yang mengedepankan pencitraan semata, yang bekerja dalam visi namun tak diwujudnyatakan dalam proses kepemimpinannya.

Mengutip apa yang disampaikan Warren Bennis "Kepemimpinan ialah kapasitas untuk menterjemahkan visi ke dalam realitas". Bukan hanya sekedar berjanji, karena berjanji maka ada kesanggupan untuk berbuat.

"Pemimpin yang tak memaknai makna pengabdian, pemimpin yang menyembah jabatannya sebagai lahan bisnis menuju kesuksesan serta kesejahteraan individu dan keluarganya. Dibalik istana mewah yang kalian tempati, dibalik anggaran yang kalian gunakan untuk mengelilingi republik ini, dibalik jutaan rupiah yang wajib kalian terima setiap bulannya, sesungguhnya ada hak kami didalamnya, namun biarlah toh itulah bentuk pengkhianatan kalian terhadap para pejuang Republik ini".

Walaupun realitas kekinian, para penguasa republik ini sukses membangun kekesalan kolektif serta menanam bibit pesimisme yang kian subur disanubari kita, "Ibarat diberi makan sehari hari dengan wacana namun karena tak kunjung dibuktikan kita tak pernah merasa kenyang". Bagaimanapun kegalauan kami terhadap pemimpin masa kini, semangat serta kecintaan kami untuk republik ini tak tergoyahkan, karena jasa para pejuanglah, kehidupan tetap kita jalani tanpa mengharapkan uluran tangan para pemimpin, kita masih tetap bangun sebelum pagi, berjuang ditengah kepulan polusi pekat, menyelempit mencari peluang guna menemukan masa depan, bukan untuk kita tapi untuk dinikmati generasi kita.

Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Ke - 71, jayalah Indonesia. Rakyat sekahtera janji Republik terlunasi. MERDEKA.