Sunday, August 9, 2015

Kembalikan Hak Ulayat Negeri Sepa Kabupaten Maluku Tengah

MALUKU MenulisTanah adalah suatu harta yang ada di muka bumi ini yang dalam sepanjang sejarah peradaban umat manusia tak henti-hentinya memberikan problema-problema rumit. Hal ini adalah logis, mengingat bahwa faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban adalah tanah. Di Indonesia, yang memiliki daratan (tanah) yang sangat luas, telah menjadikan persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang paling urgen diantara persoalan lainya maka tak heran, pasca Indonesia merdeka hal pertama yang dilakukan oleh pemuka bangsa dikala itu adalah proyek “landreform” ditandai dengan diundangkannya UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA.

Suatu terobosan yang sangat revolusioner dilakukan oleh UUPA yaitu dihapusnya sistem “Domain Verklaring”. Domain Verlklaring adalah sistem yang menentukan bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan secara autentik maka dengan sendirinya menjadi milik negara. Jelas hal ini sangat bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat indonesia yang berbasis adat, dimana bukti autentik tidak dikenal sebelumnya dan hanya mengandalkan asas kepercayaan. Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Olehnya itu memang sudah menjadi kewajiban manusia untuk memelihara dan mengatur peruntukannya secara adil dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup umat manusia di masa mendatang. Dalam konstitusi RI (UUD RI 1945) tepatnya Pasal 33 Ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Yang perlu digaris bawahi dari bunyi pasal di atas adalah kata dikuasai. Sekilas kata dikuasai menunjukkan negara adalah pemiliknya. Padahal tidak demikian adanya. Pada penjelasan umum UUPA disebutkan bahwa negara (pemerintah) dinyatakan menguasai “hanya” menguasai tanah. Pengertian tanah “dikuasai” bukanlah berarti “dimiliki” akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang tertentu kepada negara sebagai organisasi kekuasaan. Hal ini dirumuskan secara tegas di dalamPasal 2 ayat (2) UUPA yang menegaskan, kewenangan negara adalah :

  • Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan atau pemeliharaannya ;
  • Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang   angkasa itu ;
  • Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hokum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruangangkasa, segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan makmur.

Suatu masalah yang kemudian muncul sehubungan kewenangan negara di atas adalah masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Praktis, hal ini bukanlah yang rumit-rumit amat. Mengingat yang memang pada dasarnya masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi kolektivitas, sehingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum bukanlah menjadi masalah rumit. Tapi itu dulu. Seiiring arus indistrialisasi masuk di indonesia, tepatnya dimulai pada fase ekonomi-politik “tanam paksa” (cultur stel seel) di tahun 1830. Pelan tapi pasti, paradigma masyarakat Indonesia mulai berubah, yang tadinya menjunjung tinggi kolektivitas kini menjadi individualistik. Sesuai dengan temanya, pada tulisan ini akan dibahas secara mengkhusus salah satu persoalan dalam dunia pertanahan yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dimana dalam hal ini kaitannya dengan pertemuan kepentingan antara kepentingan individual atau suatu komunal (ulayat) sebagai pemegang hak atas tanah dengan pihak pemerintah yang medalihkan kepentingan umum.

Sebagai bagian dari hokum agrarian nasional, peraturan pengadaan tanah harus mengacu pada tujuan hokum agrarian nasional dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, kalau tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, melainkan wajib pula memperhatikan kepentingan umum. Ketentuan tersebut tidaklah berarti bahwa kepentingan pribadi akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. Kepentingan umum dan kepentingan pribadi haruslah saling mengimbangi, hingga akhirnya akan tercapai tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagian rakyat seluruhnya. Itulah yang menjadi tujuan dari UUPA. Terkait dengan pelepasan tanah atau hibah tanah yang dihibahkan oleh masyarakat adat negeri Sepa untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk pengalihan provinsi yang terletak di wilayah petuanan atau adat negeri Makariki dan negeri Sepa. Ternyata pengalihan provinsi itu hanya isapan jempol belaka, dikarenakan agenda pengalihan provinsi hanya tipuan pemerintah provinsi terhadap masyrakat adat, agenda pengalihan provinsi ini bahkannya sedang di godok kewilayah lain yang kemungkinan besar tepatnya diwilaya Leihitu kabupaten Maluku Tengah, kami menganggap ini tidak bisa dibiarkan untuk itu kami akan melakukan langkah langkah untuk mengambil kembali hak atas tanah kami.

Kami masyrakat Negeri Sepa telah ditipu, dalam jangka beberapa bulan kedepan kami akan lawan, kami akan memperjuangkan hak-hak kami, kami telah menghibahkan tanah seluas 1.110 Hektar Tanah yang katanya untuk kepentingan umum, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari agenda tersebut, bahkan tanah itu akan dialihkan untuk kepntingan lain. Kami sudah sangat kecewa dengan pemerintah dari puluhan tahun yang lalu, Wilayah tanah Ulayat negeri Sepa yang dirampas oleh pemerintah yaitu wilaya WAIPIA yang dihuni oleh masyarakat Teo Nila Sarua /TNS yang sampai saat ini tidak ada satu persenpun konfensasi yang diberikan oleh pemerintah, ini bentuk penzoliman hak-hak ulayat kami, pemerintah sudah tidak menghargai nilai-nilai budaya yang berlaku di Negara ini, dan ini sangat resistensi di halayak masyarakat umum bahkan akan menjadi bom waktu bagi masyarakat.

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon