Friday, May 27, 2016

GMNI Tual - Malra : Masyarakat Wajib Terima Dispensasi 20 Persen Dari PLN

Gambar GMNI Proten PLN Malra

Malukumenulis.com, Malra - Komitmen PT. PLN Persero untuk  menjadikan tenaga listrik sebagai media guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat kini dipertanyakan. Pasalnya, pemadaman listrik secara sepihak yang dilakukan PT. PLN Persero wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang terjadi setiap malam meresahkan masyarakat dan semua pihak. Kendati demikian, hal ini mengundang kecaman keras dari Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tual dan Malra Nawawi Namsa. Ia mengatakan, kondisi yang dihadapi masyarakat hari ini menunjukan ketidakmampuan PT.PLN Persero dalam pembenahan sistem masalah kelistrikan "Ini bukan pemadaman listrik bergilir tetapi pemadaman yang amburadul sebab tidak ada pemberitahuan, informasi maupun surat edaran resmi kepada masyarakat" tegasnya

Namsa mengatakan, PLN selalu menjadikan daya mesin sebagai alasan klasik, bahkan disetiap rezim pergantian pimpinan PLN mesin merupakan alasan utama untuk permasalahan pemadaman listrik. Berdasarkan kondisi realitas bisa dilihat dari pemadaman listrik yang terjadi setiap malam namun tagihan listrik tidak berkurang dan merujuk pada Permen ESDM NO 33 Tahun 2014 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT. PLN Persero guna mengatur besaran pengurangan tagihan listrik yang wajib diberikan oleh PLN kepada pelanggan yang menderita kerugian akibat gangguan listrik, namun hal ini tidak direalisasikan pihak PLN "Dalam Permen ESDM No 33 Tahun 2014 mengatakan bahwa besaran yang harus dikurangi PLN adalah 20 % dari biaya beban pelanggan, namun Pihak PLN tidak merealisasikan itu sesuai rujukan Permen tersebut, sehingga indikasi kuat telah terjadi penyelewengan anggaran yang dilakukan perusahaan plat merah ini" pungkasnya

Ia menjelaskan, GMNI sebagai organisasi yang berwatak kerakyatan dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat GMNI bersama sama Organisasi cipayung beserta KNPI Malra telah melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 19 Mei pekan lalu. Aksi tersebut adalah bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja PLN serta mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tual maupun Kabupaten Malra. "DPRD hari ini tidak memiliki taring, bahkan kepekaan terhadap keluhan masyarakat pun tidak ada, beberapa kali melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan milik negara ini namun tidak ada solusi sebagai bentuk kepedulian nyata yang dilakukan para wakil rakyat kita"jelasnya

Pemimpin organisasi nasionalis ini menambahkan, salah satu poin tuntutan pernyataan sikap aksi gabungan yang telah dilakukan adalah meminta BPK RI perwakilan Provinsi Maluku untuk mengaudit PT. PLN Persero wilayah Kota Tual dan Kabupaten Malra. Menurutnya, pemadaman listrik seperti ini patut mengundang banyak kecurigaan. "Dalam aksi gabungan yang telah dilakukan pihak PLN telah berjanji akhir bulan ini listrik akan berjalan normal seperti biasanya, namun jika tidak sesuai dengan yang dijanjikan maka KNPI bersama kelompok cipayung akan melakukan aksi lebih besar lagi" ujarnya. (NS)

Artikel Terkait

2 komentar

informasi yang bermanfaat :D


EmoticonEmoticon