Monday, May 23, 2016

Rado Harapkan Masyarakat Turut Mendukung dan Mengawal Proses Pembahasan Ranperda

Rado Harapkan Masyarakat Turut Mendukung dan Mengawal Proses Pembahasan Ranperda

Malukumenulis.com, Malra - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara ( Malra), Awaluddin Rado menanggapi keluhan masyarakat terkait permasalahan kepala ohoi yang hingga hari ini belum juga ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, untuk menjawab keluhan masyarakat maka sangat diharapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diajukan Pemda ke DPRD bisa secepatnya dibahas, "Saya berharap pembahasan Ranperda bisa dilaksanakan secepatnya, sehingga proses penetapan kepala ohoi definitif segera ditetapkan dan sebagai wakil rakyat saya juga berharap masyarakat turut mendukung dan mengawal Pemda dan DPRD dalam proses pembahasan Ranperda hingga ditetapkannya sebagai Perda" Harapnya.

Ia mengatakan, salah satu faktor mempercepat proses pembahasan Ranperda  guna menetapkan kepala ohoi definitif adalah untuk mengelola anggaran dari APBN yang terus dikucurkan untuk pembangunan desa. "Kepala ohoi adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa dan dalam proses pengelolaan perlu adanya aturan dari Pemerintah sebagai acuan untuk mengatur pengelolaan dana desa, maka pembahasan Ranperda menuju Perda sangat ditunggu tunggu masyarakat" Ujarnya.

Politisi muda Hanura ini menjelaskan, berdasarkan hasil study banding DPRD Malra ke beberapa Daerah, banyak terobosan yang dilakukan beberapa Pemda dalam hal pengawalan efektivitas dana desa, salah satunya dengan menggandeng beberapa instansi seperti Kejaksaan dan pengadilan guna membangun kerjasama dalam pengawalan penggunaan anggaran sehingga memanilisir kemungkinan penyalahgunaan anggaran terjadi dan
dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa tersebut tepat guna.

"Sumber Daya Manusia aparat perangkat desa kita belum begitu memadai, dan pemahaman terkait pengelolaan dana desa masih lemah sehingga perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak Kejaksaan serta Pengadilan guna memperlancar pengawalan dan menindaklanjuti jika ada temuan penyalahgunaan dana desa tersebut" ungkapnya.

Rado menambahkan, Selain mengadopsi terobosan beberapa Pemda terkait pengawalan penggunaan dana desa, Pemda Malra juga harus melakukan banyak terobosan lainnya yang mampu membantu aparatur perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam pedoman pelaksanaan perangkat desa, selain itu, keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan dalam proses pengawasan. "Dana desa merupakan informasi publik, maka masyarakat perlu mengetahui perencanaan pembangunan desa dan realisasi pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengawalan dan pengawasan" tegasnya. (NS)

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon