Saturday, February 18, 2017

Potret Kesehatan di Daerah Pesisir Negeri Soleh Kec. Huamual Belakang Kab. SBB

Potret Kesehatan di Daerah Pesisir Negeri Soleh Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku
Potret Kesehatan di Daerah Pesisir
Negeri Soleh Kecamatan Huamual Belakang
Kabupaten Seram Bagian BaratProvinsi Maluku


Oleh : Irfan Tiakoliy, ST, MM
Alumni Mercubuana University Jakarta
Human Resource Management

Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Dalam Pasal 34 Ayat 2: Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 4 – 8 menyatakan setiap orang berhak atas kesehatan, akses atas sumberdaya di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Juga berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Juga berhak atas informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan Saat ini pemerintah telah menerbitkan kebijakan terkait pemenuhan hak masyarakat dalam kesehatan yaitu BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan. BPJS sebagai bentuk jaminan pembiayaan kesehatan warga negara Indonesia, tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak memperoleh layanan kesehatan karena alasan biaya.


Menurut UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. ”Hal ini sungguh ironis, ketika masih banyak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap kaum miskin dalam pelayanan kesehatan. Selain itu dalam UU Kesehatan pada pasal 32 ayat (1) disebutkan “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu”. Sementara itu, pada pasal 32 ayat (2) juga disebutkan “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/ atau meminta uang muka”. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan “bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” dan tujuan disusunnya Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 - 2025 adalah untuk mewujudkan sinergisme dan upaya yang saling mendukung serta melengkapi antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan tenaga kesehatan.


Sayangnya semua amanah yang tertuang di dalam pasal-pasal tersebut tidak di jalankan dengan baik oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, kesehatan tidak lagi dilihat sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang harus di utamakan, tetapi di lihat sebagai peluang bisnis untuk meraup keuntungan. Komersialisasi bukan saja di bidang pendidikan tetapi kini merambah kebidang kesehatan. Dinamika ini menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat miskin, khususnya masyarakat miskin yang berada di pulau-pulau tertinggal, terluar dan terbelakang. Salah satu daerah tertinggal dan terbelakang adalah Provinsi Maluku.

Tabel 1 : Jumlah Fasilitas Kesehatan Provinsi Maluku

FASILITAS JUMLAH SATUAN
RSU 26 Unit
Puskesmas 197 Unit
Puskesmas Pembantu 464 Unit
Poliklinik Desa 464 Unit
Posyandu 2.080 Unit
Sumber : Maluku dalam angka 2016

Selain Fasilitas Kesehatan yang kurang, tidak berfungsi dengan baik, Provinsi Maluku juga di hadapkan dengan masalah tenaga kesehatan yang masih cukup kurang, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2 : Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Maluku

TENAGA KESEHATAN JUMLAH SATUAN
Dokter Umum 117 Orang
Dokter Gigi 72 Orang
Dokter Spesialis 27 Orang
Paramedis 1.986 Orang
Sumber : Maluku dalamangka 2016

Keberadaan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan yang tidak merata di Provinsi Maluku, menimbulkan masalah yang sangat serius bagi masyarakat, terutama masyarakat di pulau-pulau kecil, jangkaun kepusat kecamatan dan kabupaten yang memakan waktu lama serta menggunakan transportasi laut yang sangat beresiko saat musim ombak, seharusnya pemerintah daerah mampuh melakukan tindakan pemerataan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut. Seperti yang terjadi di salah satu Desa (Negeri) Sole Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat, Desa yang membawahi 4 anak dusun tersebut dengan penduduk lebih dari 2.500 jiwa memiliki 1 unit Puskesmas tanpa tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Masyarakat hanya mengandalkn obat-obat generik yang dijual bebas di kios-kios warga, saat ada ibu melahirkan masyarakat hanya mengandalkan dukun beranak. Akhir dari kondisi tersebut pada Februari 2017 terjadi 2 peristiwa yang sangat menyedihkan, dimana seorang Ibu harus kehilangan bayi saat melahirkan dan yang kedua pada 12 Februari 2017 kembali Seorang Ibu (Rita) melahirkan kemudian meninggal dunia berbarengan dengan sang bayi. Selang waktu 5 hari 3 nyawa harus melayang akibat keadaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak merata tersebut. Untuk itu di harapkan Pemerintah daerah dapat serius mengatasi kesenjangan ini, agar tidak lagi terjadi nyawa manusia melayang sia-sia karena kurangnya perhatian pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai amanah UU.

Baca Juga : GMNI Tual - Malra : Masyarakat Wajib Terima Dispensasi 20 Persen Dari PLN

Disadari sungguh bahwa akibat dari tingkat ekonomi yang lemah dan tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan tingkat kesadaran masyarakat atas kesehatan masih cukup rendah, untuk itu diperlukan kerja sama dari berbagai pihak dalam memberikan kesadaran dan penyegaran kepada masyarakat agar memperhatikan kesehatan mereka. Kerjasama dari Pemerintah dan pihak swasta, tenaga pengobatan, tenaga promotif dan juga tenaga preventif serta masyarakat harus benar- benar di perhatikan agar dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Membangun daerah di mulai dengan membangun manusianya, membangun kesehatan, pendidikan dankesejahteraan ekonomi.

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon